Butonpos.com – Rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buton 2025–2029 di DPRD, Rabu (4/6/2025), berlangsung penuh kritik tajam. Ketua DPRD Buton, Mararusli Sihaji, memimpin langsung jalannya rapat bersama Wakil Ketua La Madi. Hadir dari pihak eksekutif antara lain Asisten I Setda Alimani, Asisten II Nanang Lakaungge, Plt Kepala BPKAD Amal, perwakilan Bappeda, dan sejumlah kepala OPD teknis.
Meski visi pembangunan daerah terdengar megah — menjadikan Buton sebagai kawasan industri yang maju, berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan — para legislator menilai banyak ketimpangan mendasar antara visi dan realita lapangan.
Target Penurunan Kemiskinan Dinilai Tidak Serius
Anggota Komisi I DPRD Buton, Rahman Pua, mengkritik keras target penurunan angka kemiskinan yang tercantum dalam rancangan. “Dengan anggaran Rp700–800 miliar per tahun, kok targetnya cuma mengurangi kemiskinan enam orang per desa? Ini seperti tidak serius,” tegasnya.
Visi Tidak Diterjemahkan Secara Terukur
Beberapa catatan kritis DPRD:
- Visi normatif belum diturunkan dalam indikator kinerja utama maupun kinerja perangkat daerah.
- Ketimpangan ambisi dan kapasitas fiskal nyata—target besar tapi kemampuan pendanaan kecil.
- Strategi mitigasi risiko lingkungan dan bencana masih lemah, padahal Buton wilayah rawan gempa dan krisis ekologi.
Kualitas SDM Jadi Tantangan Berat
Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga mengemuka. DPRD mencatat tiga tantangan utama:
- Tingginya angka pengangguran terdidik
- Koneksi lemah antara pendidikan dan dunia industri
- Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah
Transformasi Digital Pemerintahan Masih Simbolik
Digitalisasi birokrasi dinilai belum berdampak signifikan terhadap pelayanan publik. Indeks SPBE Buton hanya 1,94 di 2024, dan indeks pelayanan publik naik tipis menjadi 3,21. “Artinya, pelayanan masih lamban. Digitalisasi belum menyentuh kenyataan,” ujar salah satu legislator.
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi
PAD Buton masih minim, dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi. Padahal, sektor unggulan seperti pariwisata, Asbuton, dan perikanan belum dioptimalkan. DPRD mendesak strategi peningkatan PAD yang konkret, bukan hanya jargon.
Telaah Kritis terhadap Program Prioritas
RPJMD dinilai hanya memuat kegiatan operasional OPD, tanpa ada lompatan inovatif. Legislator menyebut:
- Hilirisasi Asbuton dan perikanan belum punya peta jalan jelas
- Solusi logistik masih lemah
- Tidak ada rencana pembangunan pelabuhan modern atau sentra industri
- SDM lokal belum disiapkan
- Potensi tumpang tindih antarprogram tinggi
Tanggapan Eksekutif: Ini Baru Rancangan Awal
Sekretaris Bappeda Buton, Mesra, menjelaskan bahwa dokumen ini masih tahap awal dan terbuka terhadap penyempurnaan. “Kritik dari DPRD dan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan dokumen akhir,” katanya.
Harapan Tegas: Pemkab Buton Harus Lebih dari Sekadar Omongan
Harapan besar disampaikan agar Pemerintah Kabupaten Buton tidak hanya mengandalkan wacana dan dokumen tanpa aksi nyata. Diperlukan kerja keras dan keberanian mengambil langkah konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan selama ini.
Pemkab Buton diharapkan untuk segera membuktikan komitmen melalui implementasi program yang jelas, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat serta kemajuan daerah.
