Lintasbuton.com — Upaya Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, untuk mewujudkan keberadaan Kopdes Merah Putih terus berlanjut. Pada Selasa, 25 November 2025, pemerintah desa melakukan pengukuran lahan sebagai langkah penentuan area pembangunan, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat yang mendorong penguatan fasilitas pelayanan berbasis desa.
Pengukuran dilakukan pada lahan seluas 20 x 50 meter, yang telah ditetapkan sebagai lokasi rencana pembangunan Kopdes Merah Putih. Area tersebut dipilih karena berada di titik strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Walaupun belum ada informasi resmi mengenai kapan pembangunan fisik dimulai, penentuan ukuran dan batas lahan dianggap penting agar setiap proses berikutnya dapat berjalan dengan lebih terarah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Koholimombono La Amiri, Ketua BPD, Babinsa Desa Koholimombono Sertu Harno, Babinsa Desa Wasampela, pendamping Kopdes Merah Putih, serta rekan-rekan pengurus Kopdes setempat. Kehadiran mereka memastikan proses pengukuran berlangsung tertib, cermat, dan sesuai kebutuhan pembangunan desa.
Suasana di lapangan tampak ramai. Pengurus Kopdes mencatat ukuran lahan dan menandai titik batas yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Beberapa warga yang melintas juga terlihat memperhatikan jalannya pengukuran, menandakan bahwa rencana pembangunan Kopdes Merah Putih telah mendapatkan perhatian masyarakat luas. Banyak yang berharap fasilitas ini kelak menjadi ruang baru untuk kegiatan sosial, pertemuan warga, hingga program pemberdayaan berbasis desa.
Setelah proses pengukuran diselesaikan, pemerintah desa akan melanjutkan penyusunan dokumen teknis dan administrasi yang dibutuhkan sebelum pembangunan fisik dapat dijalankan. Desa Koholimombono menegaskan komitmennya untuk menghadirkan fasilitas yang mampu memperkuat aktivitas masyarakat serta memberi manfaat jangka panjang bagi perkembangan desa.
Dengan proses ini, desa menunjukkan keseriusannya dalam menyiapkan fasilitas yang lebih representatif bagi warganya, sekaligus mendukung arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan kapasitas dan pelayanan di tingkat desa.
