Masyarakat Kepulauan Keberatan, PT Pelindo Diminta Evaluasi Tarif Pelabuhan Bungkutoko

Lintasbuton.com – Kebijakan tarif layanan di Pelabuhan Bungkutoko, Kendari, menuai sorotan tajam dari masyarakat kepulauan. Mereka menyuarakan keberatan atas pemberlakuan biaya overload penumpang sebesar Rp7.000 per kilogram dan biaya jasa buruh gerobak yang mencapai Rp250.000 hingga Rp350.000 per bongkar muat.

Keberatan tersebut disampaikan secara resmi oleh Darson, S.Si, mewakili masyarakat kepulauan dan pengguna jasa pelayaran. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Pimpinan PT Pelindo Regional IV Kendari, Darson menilai bahwa tarif tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sehari-hari bergantung pada pelabuhan sebagai akses utama keluar masuk barang kebutuhan pokok.

Related posts

27 Januari 2026

Musda XI Golkar Buton Resmi Digelar, Usung Tema “Golkar Solid Indonesia Maju”

24 Januari 2026

“Bagi warga kepulauan, pelabuhan bukan sekadar tempat sandar kapal, tapi nadi kehidupan. Namun dengan tarif seperti ini, justru menjadi beban tambahan yang menguras ekonomi keluarga,” tulis Darson dalam suratnya.

Ia juga menyoroti tidak adanya standar biaya yang jelas untuk jasa buruh gerobak. Ketidakteraturan ini dikhawatirkan membuka celah untuk praktik pungutan liar dan kesan pemaksaan harga kepada para penumpang yang membutuhkan layanan angkut barang.

Tak hanya itu, minimnya informasi mengenai standar tarif resmi dan mekanisme penetapannya turut memperparah ketidakpastian yang dirasakan masyarakat saat menggunakan jasa pelabuhan.

Melalui surat tersebut, masyarakat mendesak PT Pelindo Regional IV Kendari untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif overload dan biaya jasa buruh;
2. Menyusun serta memasang standar biaya resmi di area pelabuhan secara terbuka;
3. Mengawasi langsung layanan di lapangan agar terbebas dari praktik tidak wajar dan merugikan pengguna jasa.

Surat keberatan ini juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk keseriusan aspirasi masyarakat yang selama ini merasa kurang diperhatikan.

“Harapan kami sederhana: ada keadilan, keterbukaan, dan kepastian layanan di pelabuhan. Jangan biarkan pelabuhan menjadi tempat yang memberatkan rakyat, terutama mereka yang tinggal di daerah kepulauan,” pungkas Darson.