Butonpos.com, Pasarwajo 20 November 2024 — Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat, isu politik uang kian mencuat di Kabupaten Buton dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Beberapa pasangan calon (Paslon) baik dalam pemilihan Bupati maupun Gubernur diduga terlibat dalam praktik tersebut demi meraup dukungan masyarakat.
Praktik politik uang diduga terjadi di berbagai wilayah, dengan modus pembagian uang tunai atau barang kebutuhan pokok kepada warga untuk mempengaruhi pilihan mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga menodai integritas demokrasi di tingkat lokal.
“Fenomena ini sangat merusak demokrasi kita. Pemilih seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa pengaruh uang,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Selain merusak tatanan demokrasi, politik uang juga dianggap mencederai nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Masyarakat Sultra dikenal memiliki kearifan lokal yang kaya, yang seharusnya menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.
“Politik uang adalah bentuk pengkhianatan terhadap budaya kita. Tradisi kita mengajarkan integritas dan kehormatan, bukan manipulasi dan transaksi demi kepentingan sesaat,” ujar salah satu budayawan Buton.
Buton, yang pernah disebut oleh Presiden RI ke-2, Soeharto, sebagai Bali Kedua, memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang luar biasa. Namun, praktik politik uang dianggap mencederai citra luhur tersebut. Sebagai daerah yang diharapkan mampu menjadi contoh keunggulan budaya dan demokrasi, masyarakat Buton diminta untuk menolak segala bentuk transaksi politik yang merusak nilai-nilai kebersamaan dan masa depan daerah.
Di mana hati nurani para Paslon yang seakan menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan? Praktik politik uang mencerminkan pengabaian terhadap moralitas dan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi pedoman dalam kompetisi politik. Jika cara-cara seperti ini terus dibiarkan, maka masa depan demokrasi dan daerah akan terancam.
Lebih parah lagi, apabila hal ini terjadi dan para Paslon yang mengandalkan politik uang terpilih, maka di saat mereka menjabat nanti, fokus utama mereka bukanlah membangun daerah, melainkan mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan. Hal ini tentu akan menghambat kemajuan pembangunan dan menyandera kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau golongan.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap praktik politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani serta program kerja yang jelas dari setiap calon. Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, bukan sekadar alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Dukungan moral kepada masyarakat untuk melawan politik uang terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk kalangan pemuda dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berharap, pemilu tahun ini dapat menjadi tonggak sejarah bagi demokrasi yang lebih bersih dan bermartabat di Sultra, khususnya di Kabupaten Buton.
Pemilu bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana bagi rakyat untuk menentukan masa depan daerahnya. Masyarakat diharapkan cerdas dalam memilih dan tidak tergoda oleh iming-iming materi sesaat.
Redaksi Butonpos – Samsul
