Butonpos.com – Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui program nasional Indonesia Layak Anak (IDOLA). Komitmen tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI).
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kemen PPPA RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buton, Dinas P3APPKB Provinsi Sulawesi Tenggara, serta perangkat daerah terkait. Verifikasi berlangsung secara luring dan daring dari Aula Kantor Bupati Buton, pada Senin (2/6/2025), pukul 09.00 WITA.
Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, yang berhalangan hadir, diwakili oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, S.T., untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, camat se-Kabupaten Buton, Ketua TP PKK, perwakilan dari Kemen PPPA RI yakni Dr. Ekonovi Aryanti Rahayu Damayanti, M.Si. (Asisten Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II), serta perwakilan Dinas P3APPKB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Forum Anak Kabupaten Buton.
Tidak ketinggalan, turut hadir memberikan dukungan, Danramil 1413-02/Pasarwajo, Kapten Infantri Nelson Amirullah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan paparan mengenai berbagai kebijakan strategis dan capaian program Pemerintah Kabupaten Buton dalam memenuhi 24 indikator KLA yang terbagi dalam lima klaster utama:
- Hak sipil dan kebebasan,
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
- Perlindungan khusus.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini presentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami peningkatan sebesar 6,69% dalam dua tahun terakhir, dari 49,93% pada tahun 2022 menjadi 56,62% pada tahun 2023.
Wakil Bupati juga menyoroti sejumlah inovasi daerah seperti:
- SIPUSPA, sebagai langkah preventif pencegahan perkawinan anak;
- BKB Integrasi Unggulan (Bina Keluarga Balita) yang mengembangkan penanaman sayur-mayur, hasilnya dibagikan kepada balita stunting.
Selain itu, dari 15 Puskesmas di Kabupaten Buton, 6 di antaranya telah memiliki ruang bermain ramah anak, dan 25% satuan pendidikan di semua jenjang telah menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA). Bahkan, salah satu sekolah telah meraih predikat rujukan nasional.
“100 persen kecamatan di Buton mendukung Kabupaten Layak Anak,” ujar Syarifudin Saafa.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pendampingan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara intensif melalui kerja sama erat antara Pemkab Buton dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Sebagai tindak lanjut dari verifikasi ini, Pemkab Buton akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan catatan serta rekomendasi dari tim verifikator guna memperkuat peluang peningkatan kategori KLA.
“Kami ingin mewujudkan anak-anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Buton, yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera,” tegas Wakil Bupati.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan dukungan berbagai elemen masyarakat, Kabupaten Buton semakin optimistis untuk menjadi bagian dari Indonesia Layak Anak, demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik, aman, dan terlindungi.
