LintasButon.com,KONDOWA — Dugaan penyalahgunaan pemasangan kWh listrik kembali mencuat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo. Kasus ini bermula dari satu unit kWh bantuan listrik gratis dari pemerintah yang seharusnya dipasang pada rumah warga yang belum memiliki listrik, namun justru dialihkan dan dipasang di rumah lain yang telah lebih dulu memiliki meteran aktif. Selain itu, warga juga melaporkan bahwa ada beberapa rumah di Desa Kondowa yang memiliki dobel meter, sehingga memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proses pemasangan.
Informasi dari warga menyebutkan bahwa penerima bantuan telah bertahun-tahun tinggal menumpang di rumah keluarga yang belum memiliki akses listrik. Walaupun meterannya belum dipasang, instalasinya sudah dibuat terlebih dahulu di rumah tempat warga tersebut tinggal. Secara logis, bantuan kWh itu seharusnya dipasang di lokasi tersebut. Namun kenyataannya, meteran bantuan itu justru dialihkan ke lokasi lain yang sudah memiliki meteran aktif. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait mekanisme penyaluran bantuan serta kemungkinan adanya campur tangan oknum.
Situasi ini membuat warga resah karena dianggap merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan listrik. Warga menilai bahwa hal ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah, mengingat tujuan bantuan listrik gratis adalah untuk meringankan beban warga kurang mampu, bukan menambah fasilitas bagi rumah yang sudah terlayani.
Pada 20 November 2025, seorang warga Desa Kondowa bernama Samsul mendatangi pemerintah desa untuk meminta penjelasan langsung terkait dugaan penyalahgunaan tersebut. Ia menemui Kepala Dusun Kondowa, La Piana, untuk mendapatkan klarifikasi.
Namun, pertemuan tersebut justru berakhir dengan adu mulut. Menurut penuturan Samsul, Kepala Dusun memberikan respons yang memancing emosi dan dinilai tidak profesional. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa pemasangan kWh “tergantung yang punya KTP”, pernyataan yang memperkeruh suasana.
Samsul menegaskan bahwa kedatangannya murni untuk mencari kejelasan, bukan untuk memperbesar masalah. Ia berharap pemerintah desa dapat lebih transparan dan memastikan bahwa bantuan listrik gratis dari pemerintah tidak disalahgunakan atau dialihkan dari sasaran yang sebenarnya berhak.
Warga berharap pemerintah desa, PLN, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses pemasangan kWh di Desa Kondowa. Mereka mendesak agar dugaan penyalahgunaan bantuan, pemasangan dobel meter, dan potensi keterlibatan oknum dapat diusut tuntas demi menjaga keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
