Butonpos.com, Pasarwajo – Sekitar 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Buton yang tergabung dalam Forum Aspirasi Pegawai ASN Kabupaten Buton, dipimpin oleh Nasiru, dan didukung oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum dibayarkan.
Aksi ini dimulai pada pukul 09.00 WITA dari titik kumpul di depan SMK Negeri 2 Buton. Para peserta kemudian bergerak menuju perkantoran TAKAWA sebagai titik transit, sebelum akhirnya tiba di kantor DPRD Kabupaten Buton sekitar pukul 12.00 WITA kamis 21/ November/2024.
Peserta aksi berasal dari berbagai profesi ASN, seperti guru, tenaga kesehatan, hingga pegawai administrasi pemerintahan. Mereka membawa spanduk dan poster yang menyuarakan keresahan mereka akibat tidak dibayarkannya TPP. Meskipun jumlah peserta hanya sekitar 50 orang, mereka mengklaim mewakili lebih dari 4.000 ASN yang terdampak.
“Walaupun hanya 50 orang yang hadir di sini, kami membawa suara ribuan ASN dari berbagai sektor. Ketidakjelasan pembayaran ini sangat memengaruhi kesejahteraan kami,” ujar Nasiru, Ketua Forum Aspirasi Pegawai ASN Kabupaten Buton, dalam orasinya.
Setibanya di kantor DPRD, para peserta aksi langsung disambut dan diajak berdialog oleh anggota dewan. Dialog ini dipimpin oleh Surfin dari PKB, yang membuka pertemuan dengan memberikan kesempatan kepada Forum Aspirasi Pegawai ASN dan HMI untuk menyampaikan tujuan aksi mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Larianta mewakili para pendemo menyampaikan inti dari tuntutan mereka.
“Kami, Forum Aspirasi Pegawai ASN Kabupaten Buton, hadir di sini membawa suara ASN yang sudah terlalu lama bersabar. TPP yang menjadi hak kami tidak dibayarkan, dan ini telah mengganggu stabilitas ekonomi keluarga para ASN. Kami meminta DPRD untuk segera mengambil langkah nyata dengan memanggil pemerintah daerah guna memberikan kejelasan dan solusi,” tegas Larianta.
Larianta juga menambahkan bahwa situasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola hak ASN.
“Intinya, hari ini kami nyatakan Pemda Buton telah gagal! Gagal menjamin hak-hak ASN, gagal memberikan kesejahteraan yang layak, dan gagal memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin,” ujar Larianta dengan lantang, yang langsung disambut sorakan dukungan dari peserta aksi.
Surfin kemudian merespons dengan menegaskan bahwa DPRD akan segera memanggil pemerintah Kabupaten Buton untuk mempertanyakan langsung alasan di balik tidak dibayarkannya TPP ASN.
“Kami akan memanggil pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ASN berhak mendapatkan hak mereka sesuai ketentuan,” ujar Surfin.
Yulidin dari Fraksi Golkar turut berbicara dengan penuh semangat. Dengan berapi-api, ia menyatakan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian serius.
“ASN adalah pilar pelayanan publik. Hal seperti ini tidak boleh terjadi terus-menerus! Kami di DPRD akan meminta penjelasan pemerintah daerah dan memastikan TPP segera dibayarkan. Jangan sampai ASN terus menjadi korban kelalaian birokrasi!” tegas Yulidin.
Edison dari Fraksi Perindo turut menyampaikan pandangannya, tetapi ia tidak membahas secara rinci mengenai alokasi anggaran atau teknis pembayaran TPP. Edison lebih menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan ASN untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan.
Aksi ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyuarakan tuntutan, tetapi juga menjadi momen penyampaian keresahan ASN dan dukungan dari kalangan mahasiswa. Para peserta berharap agar langkah nyata segera diambil oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Buton untuk menyelesaikan masalah ini.
Redaksi Butonpos – Samsul
