LintasButon.com, Manuru – Pada Sabtu, 13 September 2025, Pemerintah Desa Manuru menggelar rapat penting yang berlangsung di Aula Kantor Desa Manuru mulai pukul 13:00 WITA. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan persiapan pelaksanaan program awal Ketahanan Pangan BUMDes Karya Manuru.
Rapat ini dihadiri oleh Pj Kepala Desa Manuru, Iswanto, S.Pd., M.Pd., aparat desa, Ketua BPD Desa Manuru La Tiga, S.Pd., jajaran pengurus BUMDes Karya Manuru yakni Ketua La Ode Setiawan, Sekretaris Sufiati, Bendahara Adiatman Kalukubula, Pengawas BUMDes La Unti, serta tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, dan Kapolsek Sampuabalo, IPTU Syahrir, S.H., M.H.
Dalam pembukaan paparannya, Pj Kepala Desa Manuru, Iswanto, S.Pd., M.Pd., menegaskan pentingnya program ketahanan pangan sebagai wujud nyata pemberdayaan masyarakat desa. Ia juga menjelaskan adanya program penanaman jagung bersama Polsek Sampuabalo yang akan dijadikan kebun percontohan dengan luas lahan kurang lebih 1 hektar. Ia menambahkan bahwa lahan untuk program ini telah disiapkan dan siap digunakan dalam waktu dekat.
Iswanto juga menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan lahan, agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga desa sendiri, bukan pihak luar.
Setelah itu, Ketua BPD Desa Manuru, La Tiga, S.Pd., dalam paparannya menegaskan bahwa peran BPD adalah memastikan setiap program yang dijalankan BUMDes benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh kepada BUMDes.
“BPD mendukung sepenuhnya langkah BUMDes Karya Manuru, tetapi kami juga menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang sudah pernah dialami sebelumnya, di mana program tidak tepat sasaran. Selain itu, kami juga menyarankan agar penyesuaian jadwal rapat diperhatikan, sehingga tidak bertabrakan dengan agenda lain,” tegas La Tiga.
Sementara itu, Kapolsek Sampuabalo, IPTU Syahrir, S.H., M.H., dalam sambutannya menjelaskan posisi kepolisian dalam program ini.
“Kami tidak masuk dalam ranah BUMDes, tetapi kami menjalankan amanat Presiden melalui program ketahanan pangan. Dalam hal ini, Polsek mendukung penanaman jagung sebagai kebun percontohan. Selain itu, kami juga melakukan penginputan lokasi berbasis aplikasi BPS, sehingga data yang masuk benar-benar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar IPTU Syahrir.
Tak kalah penting, Pengawas BUMDes Karya Manuru, La Unti, dalam sambutannya memberikan penekanan tegas terkait integritas dan transparansi pengelolaan dana.
“Jangan dulu berpikir soal gaji, jalankan dulu programnya dengan baik. Ini adalah amanah masyarakat. Selain itu, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan resmi terkait pencairan anggaran yang tembusannya ke badan pengawas BUMDes. Padahal, ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban kami sebagai pengawas, karena uang ini adalah uang rakyat,” tegas La Unti.
Sedangkan Ketua BUMDes Karya Manuru, La Ode Setiawan, dalam paparannya menyampaikan secara rinci soal anggaran program.
“Anggaran yang dicairkan sebesar Rp180 juta rupiah telah ditransfer langsung ke rekening BUMDes dan prosesnya disaksikan oleh pengawas, yang dalam hal ini diwakili oleh anggota pengawas bernama Abdilah. Dari Rp180 juta tersebut, rencananya 50 persen akan digunakan dalam perencanaan pembelian lahan sebagai program BUMDes untuk persiapan ketahanan pangan. Namun, keputusan ini bukan wewenang Ketua BUMDes semata, melainkan akan dikembalikan kepada masyarakat, pengawas, dan penasihat BUMDes untuk dimusyawarahkan bersama,” tegas La Ode Setiawan.
Di sesi tanya jawab, salah satu perwakilan masyarakat mempertanyakan teknis pelaksanaan program, apakah hanya BUMDes yang akan melakukan penanaman atau seluruh masyarakat juga bisa ikut serta.
“Apakah penanaman ini hanya dilakukan oleh pengurus BUMDes saja atau seluruh masyarakat bisa dilibatkan? Lalu, terkait bibit, apakah ada bantuan dari pihak kepolisian atau sepenuhnya disediakan oleh BUMDes?” tanya warga tersebut.
Menanggapi pertanyaan ini, Kapolsek Sampuabalo, IPTU Syahrir, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya melalui koordinasi dengan jajaran kepolisian.
“Untuk pertanyaan masyarakat, kami dari pihak Polsek akan melakukan upaya dan berkoordinasi bersama pihak Polres serta jajaran terkait. Dengan begitu, dukungan yang dibutuhkan baik berupa pendampingan maupun kelengkapan teknis dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada,” jelas IPTU Syahrir.
Kesimpulan Hasil Rapat
Rapat ini menghasilkan beberapa poin penting, yakni:
1. Lahan seluas 1 hektar sudah disiapkan untuk kebun percontohan program penanaman jagung.
2. Masyarakat lokal ditetapkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lahan.
3. Pendataan lahan pertanian produktif akan segera dilaksanakan.
4. Penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi prioritas.
5. BUMDes Karya Manuru akan mengatur sistem distribusi hasil pangan agar bisa menjangkau masyarakat secara merata.
6. Semua pihak, mulai dari aparat desa, BPD, pengurus BUMDes, masyarakat, hingga aparat keamanan siap mendukung jalannya program.
7. BPD menegaskan agar BUMDes tidak mengulang kesalahan masa lalu dan memastikan program tepat sasaran.
8. Perlu penyesuaian jadwal rapat agar tidak bertabrakan dengan agenda lain.
9. Polsek Sampuabalo menegaskan dukungan melalui program ketahanan pangan dengan input lokasi berbasis aplikasi BPS.
10. Pengawas BUMDes menekankan agar pencairan anggaran ditembuskan ke badan pengawas serta gaji bukan prioritas sebelum program berjalan.
11. Ketua BUMDes menegaskan bahwa anggaran Rp180 juta sudah masuk ke rekening BUMDes, disaksikan pengawas Abdilah, dengan 50 persen direncanakan untuk pembelian lahan namun keputusan finalnya tetap dimusyawarahkan bersama masyarakat, pengawas, dan penasihat.
12. Pertanyaan masyarakat menyoroti kejelasan siapa yang akan menanam (BUMDes saja atau bersama masyarakat) serta sumber bantuan bibit.
13. Polsek menegaskan akan berkoordinasi dengan Polres dan jajaran terkait sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat.
Namun, seperti kata pepatah, “rapat boleh berjam-jam, tapi hasilnya jangan hanya tertinggal di kertas notulen.” Masyarakat tentu menanti bukti nyata, bukan janji manis yang basi. Semoga program ketahanan pangan ini tidak sekadar jadi bahan pidato, melainkan benar-benar jadi ladang subur yang menumbuhkan kesejahteraan di Manuru.
