LintasButon.com – Keberadaan tumpukan kayu olahan dan aktivitas perakitan rakit di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, menjadi perhatian serius masyarakat. Pasalnya, lokasi tersebut secara fungsi merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kegiatan sektor perikanan, bukan untuk aktivitas bongkar muat kayu.
Pantauan di lapangan, terlihat sejumlah tumpukan kayu olahan, diduga berupa balok dan papan, disusun di luar sebuah bangunan yang berada di dekat perairan. Tak jauh dari situ, juga tampak rakit kayu yang sedang dirakit. Aktivitas tersebut memunculkan tanda tanya mengenai legalitas kayu dan izin penggunaannya di area TPI.
Masyarakat menduga kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Belum diketahui siapa pemilik sebenarnya. Sejumlah warga bahkan menyebut bahwa kegiatan serupa telah berlangsung cukup lama.
“Dugaan kami masyarakat, tumpukan kayu ini ilegal karena tidak terlihat adanya pengawasan atau papan informasi yang menjelaskan status barang tersebut,” ujar seorang warga kepada kru LintasButon, Rabu 6 Agustus 2025.
Dari informasi yang dihimpun, terdapat kapal-kapal yang diduga berasal dari luar wilayah, termasuk Binongko, yang melakukan bongkar muat di area tersebut.
“Ada kapal yang bukan dari sini. Menurut info dari warga lain, kapal itu berasal dari Binongko dan datang membawa kayu,” ujar warga lainnya.
Masyarakat juga menyebut bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Buton telah beberapa kali menegur, mengingatkan bahwa areal TPI tidak boleh dijadikan tempat bongkar muat kayu. Namun hingga kini, aktivitas tersebut tetap terlihat.
Keprihatinan pun muncul terkait lemahnya kontrol dari pihak kelurahan dan kecamatan. Warga mempertanyakan keberadaan pengawasan dari otoritas setempat terhadap kegiatan di fasilitas publik tersebut.
“Kami bingung, apakah kelurahan dan kecamatan tidak tahu, ataukah memang dibiarkan begitu saja? Dugaan kami, ini sudah terlalu lama tidak dikontrol,” ucap warga lain yang enggan disebut namanya.
Dari sisi hukum, pemuatan dan pengangkutan kayu lintas wilayah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mewajibkan setiap orang yang mengangkut atau memperdagangkan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen resmi yang sah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.8/MenLHK-II/2015, tentang Tata Usaha Kayu, yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sah (SKSHH – Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Dan khusus untuk kegiatan pemuatan dan pembongkaran kayu di kawasan pelabuhan atau dermaga, juga harus mengacu pada izin lokasi, zonasi, dan peruntukan fasilitas, termasuk TPI yang berada di bawah pengelolaan dinas perikanan.
“Kalau benar kayu-kayu ini legal, seharusnya ada dokumen. Tapi kalau tidak ada, ini bisa mengarah ke pelanggaran hukum,” kata warga lainnya.
Masyarakat tidak bermaksud menuduh pihak manapun. Namun dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, warga meminta agar penegak hukum, Dinas Kehutanan, dan aparat terkait segera menyelidiki aktivitas tersebut secara terbuka dan objektif.
“Kami minta aparat turun tangan. Kalau legal, tunjukkan dokumennya. Kalau tidak, kami minta ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar beberapa warga yang mengaku sudah cukup lama merasa resah.
Mereka juga mendesak pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan tidak menutup mata terhadap penggunaan fasilitas publik secara tidak semestinya.
