LintasButon.com – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton kembali menjadi sorotan. Tradisi datang terlambat dan pulang lebih awal rupanya masih saja terjadi, terutama di kawasan perkantoran Pemkab Buton, Takawa.
Ketika jam sudah menunjukkan pukul 09.00 WITA, sejumlah pegawai baru terlihat berdatangan. Pemandangan ini menegaskan bahwa kedisiplinan ASN masih jauh dari harapan, meskipun aturan jam kerja telah ditetapkan secara resmi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana pelayanan publik bisa berjalan optimal jika pegawai tidak hadir tepat waktu? Masyarakat yang datang lebih awal untuk mengurus keperluannya sering kali harus menunggu, sehingga pelayanan menjadi lamban dan tidak maksimal.
Disiplin kerja sejatinya adalah bagian dari profesionalisme aparatur. Jam kerja bukan sekadar aturan, melainkan tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ingatlah wahai para ASN, kalian hidup dari pajak masyarakat. Jangan sampai warga yang bekerja keras membayar pajak justru dipaksa menunggu karena pegawainya sibuk memperpanjang pagi atau mempercepat sore.
Dan inilah satirnya: bila jam kerja dianggap hanya formalitas, maka kantor pemerintahan bisa berubah wajah layaknya rumah singgah—ramai di tengah hari, sepi di pagi, dan kosong di sore. Jika pola seperti ini dibiarkan, tak ada bedanya ASN dengan pedagang musiman yang membuka lapak sesuka hati, bukan pelayan rakyat yang digaji dari keringat masyarakat. Layanan publik seharusnya hadir lebih dulu sebelum masyarakat datang, bukan malah terburu-buru setelah warga sudah menunggu.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. Mereka meminta agar pimpinan daerah menegur bahkan memberi sanksi tegas kepada ASN yang masih mengabaikan disiplin kerja. “Kami datang pagi-pagi, masa harus menunggu lama hanya karena pegawai terlambat. Pemerintah harus bertindak, jangan dibiarkan,” ujar salah satu warga yang ditemui di Takawa.
Pada akhirnya, kehadiran ASN bukan hadiah, melainkan konsekuensi dari sumpah jabatan dan tanggung jawab moral. Jika kedisiplinan masih dipandang remeh, jangan salahkan publik bila wibawa birokrasi semakin runtuh di mata mereka.
