LintasButon.com — Polemik dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) mencuat ke ruang publik setelah aksi unjuk rasa warga di kantor desa setempat.
Menyusul aksi tersebut, Kepala Desa Kumbewaha, Muharudin, akhirnya memberikan penjelasan terkait anggaran Dana Desa senilai Rp43 juta yang dipersoalkan masyarakat.
Klarifikasi itu disampaikan setelah Muharudin diminta untuk diwawancarai oleh media Lintasbuton.com, di kediamannya, Kamis, 01 Januari 2026, sekitar pukul 12.13 WITA.
Dalam keterangannya, Muharudin menegaskan bahwa dana yang dipersoalkan warga bukanlah satu kegiatan tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa item kegiatan desa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Ia merinci, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti peringatan Isra Mi’raj, Maulid Nabi, serta kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan hari-hari nasional, termasuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus.
Tak hanya itu, sebagian anggaran juga diperuntukkan bagi kegiatan adat, termasuk pesta adat yang rutin digelar setahun sekali dan melibatkan partisipasi masyarakat Desa kumbewaha.
“Kalau semua kegiatan itu diakumulasikan, barulah terlihat nilainya sekitar Rp43 juta. Jadi bukan digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Muharudin.
Meski demikian, ia mengakui adanya kekurangan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga memicu munculnya berbagai persepsi dan kecurigaan.
“Kami siap membuka dokumen pertanggungjawaban agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kecamatan Siotapina, dalam hal ini Camat Siotapina, Muh. Ridwan, S.E., juga telah diupayakan untuk dikonfirmasi oleh awak media Lintasbuton. Namun hingga Kamis, 01 Januari 2026, pukul 12.58 WITA, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi, baik melalui sambungan panggilan telepon maupun pesan WhatsApp, untuk dimintai klarifikasinya terkait persoalan tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Kanawa, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton menggelar aksi demonstrasi di kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Warga mendesak adanya keterbukaan informasi serta meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan kejanggalan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. “Dana desa itu uang masyarakat, jadi wajar kalau kami minta penjelasan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah desa maupun instansi terkait guna memastikan pengelolaan Dana Desa di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sultra, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kru Redaksi LintasButon -Nurlan
![Pemerintah Kabupaten Buton Tetapkan Jam Kerja ASN dan Non-ASN Selama Ramadhan 1446 H Buton, [tanggal berita] – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Pemerintah Kabupaten Buton resmi menetapkan jadwal jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Buton Nomor 100.3.4.4/531/SETDA/II/2025. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pegawai dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi produktivitas pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan waktu istirahat yang cukup agar mereka tetap bisa bekerja dengan optimal. Dalam aturan yang diberlakukan, jam kerja ASN dan Non-ASN selama bulan Ramadhan mengalami penyesuaian sebagai berikut: Hari Senin hingga Kamis: Pukul 08.00 – 15.00 WITA Waktu istirahat: Pukul 12.00 – 12.30 WITA Hari Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WITA Waktu istirahat: Pukul 11.30 – 12.30 WITA Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Buton tetap berjalan optimal meskipun dalam suasana ibadah puasa. Pemerintah juga menekankan pentingnya disiplin kerja serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buton juga mengimbau agar ASN dan Non-ASN tetap menjaga etika kerja serta meningkatkan semangat gotong royong dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Buton menyampaikan ucapan “Marhaban Ya Ramadhan” kepada seluruh masyarakat dan mengajak untuk menjadikan bulan suci ini sebagai momentum meningkatkan ketakwaan dan kepedulian sosial. Dalam suasana Ramadhan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas, serta memperbanyak amal ibadah demi keberkahan bersama. Diharapkan seluruh ASN dan Non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya keseimbangan antara tugas pelayanan dan pelaksanaan ibadah puasa, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama bulan suci ini. (Sumber: Pemerintah Kabupaten Buton)](https://lintasbuton.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250302-WA00361-120x86.jpg)
