Butonpos.com, Pasarwajo 17 Desember 2024 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), La Ode Malihu, menyoroti realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun 2024 yang dinilai masih jauh dari target. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD Kabupaten Buton hingga saat ini baru mencapai 65,85%.
Hal yang paling disorot adalah realisasi belanja barang dan jasa yang tinggi namun serapan anggarannya masih rendah. Selain itu, belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 338 miliar baru terealisasi Rp 290 miliar. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp 48 miliar yang belum terserap.
“Ini sangat memprihatinkan, mengingat belanja barang dan jasa serta belanja pegawai seharusnya menjadi prioritas. Apalagi, serapan belanja pegawai erat kaitannya dengan kesejahteraan PNS, terutama terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang saat ini menjadi perhatian publik,” ujar La Ode Malihu.
Atas kondisi tersebut, La Ode Malihu meminta Penjabat (PJ) Bupati Buton memberikan penjelasan terkait rendahnya realisasi belanja tersebut. “Perlu ada kejelasan terkait realisasi belanja ini, khususnya yang berkaitan dengan TPP PNS. Kita harus memastikan bahwa hak-hak pegawai tidak terabaikan dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan,” tegasnya.
Menurutnya, penjelasan ini penting agar publik mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja APBD, terutama pada pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Diharapkan, dengan adanya kejelasan dari PJ Bupati, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah percepatan agar serapan APBD meningkat dan hak-hak PNS, khususnya TPP, dapat direalisasikan tepat waktu.
Pimred Butonpos;- Samsul
