Janji Tuntaskan Kasus TPP Ternyata Hanya Omong Kosong
Butonpos Pasarwajo – Kasus Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang ramai dibicarakan sejak beberapa waktu lalu kini mulai dipertanyakan kejelasannya. Masyarakat yang semula berharap akan adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, kini mulai merasakan keraguan, seiring tidak adanya perkembangan nyata terkait penyelesaian kasus tersebut.
Pejabat Bupati (PJ) Buton, La Haruna, sebelumnya berjanji secara tegas akan membongkar semua permasalahan terkait TPP. Ia menyatakan komitmennya untuk mengungkap setiap penyimpangan dan menegakkan hukum terhadap siapa saja yang terlibat. Pernyataan ini sempat memberikan harapan bagi masyarakat dan para pegawai yang terdampak. Namun, sayangnya, janji tersebut hanya menjadi usapan jempol belaka. Hingga kini, tidak ada tindakan nyata yang diambil, dan kasus ini masih berada dalam ketidakjelasan.
Rapat terkait penuntasan kasus TPP yang digelar pada hari Senin, 7 Oktober 2024, di Rumah Jabatan (Rujab) PJ Bupati Buton, justru diadakan secara tertutup. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah. Namun, wartawan yang mencoba meliput serta mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan kasus tersebut tidak diberikan akses. Ketika sejumlah wartawan mencoba meminta klarifikasi dari PJ Bupati, La Haruna, ia malah meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Saat dimintai tanggapan, La Haruna hanya mengatakan, “Nanti ditanyakan saja kepada SEKDA Asnawi Jamaluddin dan Ibu Susi, biar dijelaskan secara teknisnya.”
Pertanyaan yang terus muncul di kalangan masyarakat adalah, ada apa di balik semua ini? Mengapa janji pembongkaran masalah TPP yang disampaikan dengan lantang tiba-tiba menguap begitu saja? Apakah ada kepentingan tertentu yang sedang dilindungi? Hingga kini, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai lambannya penyelesaian kasus ini, sehingga banyak pihak menduga ada hal-hal yang sengaja ditutupi.
Pernyataan ini semakin memperkuat anggapan bahwa janji penyelesaian kasus TPP hanya sebatas formalitas tanpa langkah nyata. Kekecewaan di kalangan pegawai yang merasa dirugikan terus bertambah, apalagi dengan sikap PJ Bupati yang terkesan menghindari pertanyaan publik.
“Masyarakat sudah lelah mendengar janji-janji manis. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Janji Pak La Haruna untuk membongkar permasalahan TPP ternyata cuma hayalan belaka,” ujar seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Kini, masyarakat dan pegawai Kabupaten Buton menanti kejelasan dari SEKDA Asnawi Jamaluddin dan Susi, yang disebut La Haruna sebagai pihak yang akan memberikan penjelasan teknis. Mereka berharap penjelasan tersebut dapat mengungkap solusi nyata, bukan sekadar wacana. Penegakan hukum yang tegas serta keterbukaan informasi sangat dinanti, agar kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum dapat segera dipulihkan.
