👇👇👇
Butonpos.com, Pasarwajo —Pemkab Buton kini tengah dihadapkan dengan polemik Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang semakin memanas. Polemik ini menjadi perhatian utama karena keterlambatan pencairan tunjangan yang berdampak pada kesejahteraan para ASN (Aparatur Sipil Negara) di wilayah tersebut. Para pegawai mengeluhkan keterlambatan pembayaran yang sudah berlangsung beberapa bulan. Situasi ini menjadi semakin genting dengan munculnya spekulasi bahwa alokasi anggaran untuk TPP belum disiapkan secara optimal oleh pihak terkait.
Banyak pihak menilai bahwa permasalahan ini merupakan hasil dari kurangnya perencanaan dan pengawasan anggaran oleh Pemkab Buton. Bahkan, beberapa pegawai menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran TPP ini tidak hanya mengganggu kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga mempengaruhi kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi ini semakin parah hingga menyebar dan merambat ke berbagai lapisan ASN, layaknya “Tomor ganas” yang kian menggerogoti kesejahteraan pegawai. Munculnya keluhan dari kalangan pegawai ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Apalagi, TPP berfungsi sebagai insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas para ASN di Kabupaten Buton. Tanpa kejelasan dalam pencairan TPP, motivasi dan efektivitas kinerja pegawai menjadi terancam.
Terkait hal ini, La Rianta, S.Pd., yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton, telah melayangkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, KPK RI, dan Kapolri. Dalam surat tersebut, La Rianta memohon agar pemerintah pusat serta lembaga penegak hukum turun tangan menyelidiki dan menuntaskan persoalan ini. Ia berharap perhatian dari berbagai instansi tersebut dapat memberikan solusi konkret untuk mengakhiri polemik TPP di Kabupaten Buton, serta memastikan kesejahteraan para pegawai tetap terjaga.
“Hal ini tak boleh dibiarkan,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya. “Kami sebagai ASN sangat berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah mencurahkan diri kami buat negara dengan sepenuh hati.”
Menanggapi isu ini, Pemkab Buton diharapkan segera memberikan penjelasan terkait penyebab keterlambatan tersebut dan menetapkan jadwal pencairan yang jelas. Hal ini penting demi mengembalikan kepercayaan ASN serta memastikan pelayanan publik berjalan lancar.
Redaksi Butonpos – 13 November 2024
