Butonpos.com, KBRN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang menunjukkan bahwa 14 kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) tergolong dalam kategori rentan. Sementara itu, dua kota dan satu kabupaten lainnya masuk kategori waspada. Temuan ini diumumkan pada Rabu (22/1/2025) dan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola di daerah.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa SPI bertujuan membantu pemerintah pusat dan daerah memetakan risiko korupsi serta memperkuat langkah-langkah pencegahan. Survei ini melibatkan 41 universitas di Indonesia, termasuk Universitas Halu Oleo sebagai perwakilan Sultra.
Kategori SPI 2024
Indeks SPI dibagi dalam tiga kategori untuk mengukur tingkat integritas:
Terjaga (indeks 78,00–100)
Waspada (indeks 73,00–79,00)
Rentan (indeks di bawah 72,99)
Berdasarkan survei, Kota Baubau meraih skor tertinggi di Sultra dengan indeks 75,61 (kategori waspada). Sementara itu, Kabupaten Buton Utara mencatatkan skor terendah, yaitu 66,11 (kategori rentan).
Rincian Hasil SPI Kabupaten/Kota di Sultra
1. Kota Baubau: 75,61 (Waspada)
2. Kabupaten Kolaka: 74,11 (Waspada)
3. Kota Kendari: 73,22 (Waspada)
4. Kabupaten Kolaka Timur: 72,63 (Rentan)
5. Kabupaten Bombana: 72,56 (Rentan)
6. Kabupaten Konawe Kepulauan: 70,94 (Rentan)
7. Kabupaten Wakatobi: 70,74 (Rentan)
8. Kabupaten Muna Barat: 70,56 (Rentan)
9. Kabupaten Konawe Utara: 70,52 (Rentan)
10. Kabupaten Buton Selatan: 68,46 (Rentan)
11. Kabupaten Kolaka Utara: 68,08 (Rentan)
12. Kabupaten Buton Tengah: 67,22 (Rentan)
13. Kabupaten Muna: 66,59 (Rentan)
14. Kabupaten Buton: 66,49 (Rentan)
15. Kabupaten Konawe Selatan: 66,44 (Rentan)
16. Kabupaten Konawe: 66,21 (Rentan)
17. Kabupaten Buton Utara: 66,11 (Rentan)
Seruan untuk Perbaikan Tata Kelola
Pahala Nainggolan menekankan bahwa hasil SPI memberikan gambaran nyata tentang tingkat integritas di setiap daerah. Pemerintah daerah yang masuk kategori rentan diminta segera memperbaiki tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
“Survei ini bukan sekadar data, tetapi panduan strategis untuk mencegah korupsi. Kami mengajak semua kepala daerah menjadikan hasil ini sebagai pijakan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik,” tegas Pahala.
Dengan hasil survei yang menantang ini, pemerintah daerah di Sultra diharapkan dapat mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem dan membangun integritas demi mewujudkan pembangunan yang bebas korupsi dan berkelanjutan.
Butonpos 27/1/2024
